No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-04-30
downloadIndeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen strategis dalam mengukur dan mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making) sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Dalam kerangka RPJMN 20252029, pemerintah menargetkan mayoritas instansi mencapai kualitas kebijakan minimal kategori “Baik”, namun capaian nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan implementasi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian IKK kategori “Unggul” pada tahun 2025. Meskipun demikian, hasil evaluasi mengidentifikasi sejumlah kelemahan pada dimensi perencanaan kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara nilai self-assessment dan hasil verifikasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman indikator serta penguatan bukti dukung. Rekomendasi utama yang diusulkan meliputi integrasi IKK sebagai budaya kerja organisasi, optimalisasi peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan, penguatan perencanaan berbasis data dan analisis dampak, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan implementasi yang konsisten, IKK diharapkan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi administratif, tetapi juga menjadi katalis transformasi kebijakan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-03-27
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja inovasi daerah yang sangat progresif dengan capaian predikat “Sangat Inovatif” dan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 73,59 pada tahun 2025, menempati peringkat 40 secara nasional dan peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi sebagai instrumen peningkatan kinerja pelayanan publik dan daya saing daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama pada aspek kematangan inovasi, kualitas data dukung, serta orientasi inovasi yang masih cenderung berfokus pada output dibandingkan outcome. Secara substantif, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya kualitas dan keberlanjutan inovasi, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kematangan inovasi dan adanya catatan validator terkait validitas evidence serta konsistensi pelaporan . Selain itu, integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD masih belum maksimal, serta pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing inovasi juga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pengelolaan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pendekatan integratif yang menyeimbangkan aspek kuantitas, kualitas, dan dampak inovasi. Rekomendasi utama meliputi peningkatan inovasi berbasis outcome, optimalisasi peran kelembagaan seperti BRIDA/Bappedalitbang, perbaikan sistem pelaporan dan validasi data, serta penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi multipihak dan fasilitasi HAKI. Dengan strategi tersebut, diharapkan inovasi daerah tidak hanya meningkatkan skor IID, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-03-05
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumberdaya yang besar pada sektor pertanian termasuk sumberdaya pangan sehingga dapat mendukung Program MBG. Produk pangan yang tersedia didominasi padi dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat, itik dan ikan rawa/sungai sebagai sumber protein, serta berbagai produk hortikultura sebagai sumber vitamin, mineral dan serat. Meskipun produk lokal tersedia melimpah, tapi tidak sepenuhnya optimal dimanfaatkan dalam Program MBG. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya regulasi penggunaan produk lokal, skala produksi kecil, kualitas tidak standar, belum optimalnya pengolahan dan diversifikasi produk, status kelembagaan petani, dan kemitraan dengan stakeholder terkait. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil yaitu pembuatan regulasi yang terkait dengan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan baku MBG, konsolidasi komoditas yang diproduksi, fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, pengembangan dan diversifikasi produk olahan, peningkatan status kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan, serta peningkatan kemitraan kelembagaan petani/nelayan/ pembudidaya ikan dengan stakeholder terkait. Adanya peningkatan di sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang merupakan perwujudan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yang memfokuskan penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi inklusif.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-02-23
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, evaluasi indikator kesejahteraan memperlihatkan bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung meningkat. Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran karakter kemiskinan, di mana jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi kelompok yang tersisa semakin rentan dan didominasi kemiskinan kronis.Permasalahan utama terletak pada ketergantungan rumah tangga miskin pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, meningkatnya biaya hidup, serta keterbatasan program pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya menyasar peningkatan pendapatan jangka panjang. Selain itu, fragmentasi data sasaran turut memengaruhi ketepatan intervensi kebijakan.Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan periode 2025–2030 perlu bergeser dari pendekatan berbasis bantuan sosial menuju pendekatan berbasis penguatan mata pencaharian (livelihood-oriented). Fokus kebijakan tidak hanya pada penurunan persentase kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan kedalaman dan ketimpangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas ekonomi desa, transformasi pertanian bernilai tambah, integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, serta intervensi yang lebih presisi berbasis rumah tangga. Dengan pendekatan yang produktif, terarah, dan berkelanjutan, diharapkan mobilitas ekonomi masyarakat rentan dapat meningkat dan sistem ekonomi lokal menjadi lebih inklusif serta resilien.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-01-05
downloadRSUD Brigjend H. Hasan Basry (BHHB) Kandangan mengembangkan inovasi E-Rekam Medik untuk mengatasi keterbatasan rekam medis manual, seperti keterlambatan pencarian berkas 10-15 menit, risiko kehilangan dokumen, dan kurangnya integrasi antar unit pelayanan di rumah sakit tipe B rujukan wilayah Banua Anam. Sistem berbasis web ini terintegrasi dengan SIMRS, BPJS Kesehatan, serta sistem satu sehat, dimulai uji coba Desember 2024 dan implementasi penuh sejak Januari 2025.Meskipun inovasi ini berhasil meningkatkan efisiensi dengan pencarian data pasien menjadi 1 menit (peningkatan 90%), pengurangan waktu tunggu 30-50%, serta penghematan kertas hingga 80%, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, adaptasi SDM, dan keamanan data. Proses terintegrasi antar unit didukung SOP berdasarkan Perda HSS No.10/2022, dengan input SDM nakes/IT dan anggaran terealisasi Rp5,25 juta dari Rp8,98 juta. Rekomendasi kebijakan mencakup replikasi inovasi ke RSUD lain di Kalsel, monitoring evaluasi tahunan, optimalisasi data untuk perencanaan kesehatan, pengembangan fitur telemedicine, serta penguatan kerjasama dengan Dinkes dan BPJS. Peningkatan ini diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan modern dan mendukung visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029.