No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKajian ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif peran inovasi tata kelola sosial-politik dalam memperkuat kohesi sosial dan melindungi hak kelompok rentan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kajian berangkat dari basis data rekapitulasi 214 inovasi daerah yang telah dikelompokkan ke dalam lima perspektif, dengan fokus khusus pada 20 inovasi yang tergolong dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Sosial, dan Politik, ditambah tiga inovasi relevan (Pendampingan Bansos Cepat Tanggap/Pepenabat, SAPA HSS, dan Layanan Adminduk Inklusif Loksado) yang secara substansi juga berada pada ranah perlindungan sosial dan reformasi tata kelola, sehingga total populasi data kajian berjumlah 20 inovasi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa klaster Kesehatan Inklusif dan Kelompok Rentan mendominasi populasi data (22 inovasi atau 45,8%), diikuti oleh klaster Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan (8 inovasi atau 16,7%), klaster Reformasi Politik, Hukum, dan Administrasi Kependudukan (6 inovasi atau 12,5%), klaster Ketenteraman, Ketertiban, dan Persatuan Bangsa (5 inovasi atau 10,4%), klaster Pendidikan Inklusif dan Pengembangan SDM (4 inovasi atau 8,3%), serta klaster Lingkungan Hidup, Sanitasi, dan Toleransi (3 inovasi atau 6,3%). Distribusi ini menunjukkan bahwa perhatian tata kelola daerah terhadap dimensi sosial-politik masih terkonsentrasi pada sektor kesehatan, sementara dimensi partisipasi politik, reformasi birokrasi, dan penguatan kohesi sosial berbasis komunitas relatif belum proporsional
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKajian ini menilai rancangan kebijakan inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperkuat UMKM. Ada dua alat ukur yang dipakai. Pertama, Asta Cita, untuk mengecek apakah setiap inovasi sudah ditempatkan pada prioritas nasional yang tepat. Kedua, kerangka ekosistem kewirausahaan dari Isenberg (2010) dan Spigel (2017), untuk menilai apakah rancangan programnya sudah cukup lengkap. Melalui penyaringan dua tahap, yaitu kecocokan tema dengan UMKM dan kelengkapan data, terpilih 12 inovasi prioritas: Inkubator Dopat, Sekolah Koperasi Desa HSS, Klinik UMKM, SADATU, GIAT UMKM GO ON, TERASA BERKAH, Kampung Kuliner, MAU SOP IGA, SILAPIS, Klinik UMKM Daha Barat, PETA DASEL, dan KURELA SEHATI. Soal penempatan Asta Cita, kajian menemukan tiga hal. Pertama, urutan kategori pada dokumen rekap tidak sama dengan urutan resmi RPJMN 2025-2029. Kategori kewirausahaan dan kategori pembangunan SDM tertukar posisinya, sehingga seluruh penomoran dalam laporan ini sudah diluruskan mengikuti urutan resmi. Kedua, 5 dari 22 inovasi atau 22,7% ternyata salah kategori, karena isi utamanya berada di Asta Cita yang berbeda dari tempatnya dicatat. Kelima inovasi itu adalah SiOPEN HSS dan SI TIMELINE RS BHHB (seharusnya Asta Cita 7), SIMBIOSIS (Asta Cita 4), MAU SOP IGA (Asta Cita 5), dan Sekolah Koperasi Desa HSS (Asta Cita 6). Ketiga, Asta Cita 5 tentang hilirisasi tercatat kosong tanpa satu pun inovasi. Padahal MAU SOP IGA dan Inkubator Dopat justru mengerjakan hal itu. Jadi yang kosong sebenarnya pencatatannya, bukan programnya. Secara keseluruhan, 22 inovasi tadi menyentuh 6 dari 8 Asta Cita, paling banyak di Asta Cita 3 sebanyak 15 inovasi. Kalau dilihat dari seluruh 214 inovasi, sebarannya sangat timpang. Asta Cita 7 menampung 100 inovasi atau 46,7%, artinya inovasi daerah selama ini banyak berkutat pada digitalisasi administrasi internal. Sementara Asta Cita 3, 5, dan 6 yang menopang kewirausahaan, nilai tambah produk, dan ekonomi desa hanya berisi 20, 0, dan 8 inovasi. Ketimpangan ini sejalan dengan hasil penilaian rancangan: dari nilai penuh 36 poin per domain, domain Dukungan meraih 30 poin sedangkan domain Pembiayaan hanya 11 poin. Pemerintah daerah kuat menyediakan layanan, tetapi lemah menyediakan modal. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa desain kebijakan yang ada secara konsisten kuat pada domain Dukungan (support) melalui layanan pendampingan dan inkubasi, namun secara struktural lemah pada domain Pembiayaan (finance) dan Kebijakan (policy) dalam pengertian insentif fiskal atau aturan keberpihakan bagi UMKM. Inkubator Dopat memperoleh skor komposit evaluasi desain kebijakan tertinggi (4,25 dari skala 5) didukung data kinerja kuantitatif - 39 tenant binaan dengan omzet tahunan Rp 5.086.562.759 dan serapan tenaga kerja 75 orang - sementara KURELA SEHATI berada pada peringkat terendah (2,30) karena masih dalam tahap pembentukan kelembagaan dengan dukungan anggaran terbatas. 5 Kajian merekomendasikan tiga arah kebijakan utama: (1) penguatan domain pembiayaan melalui kemitraan keberpihakan dengan lembaga perbankan daerah; (2) penyusunan regulasi daerah (Perbup/Perda) yang secara jelas memberi insentif bagi ekosistem kewirausahaan UMKM; dan (3) integrasi data kinerja UMKM lintas-OPD dan kelurahan ke dalam satu instrumen pemantauan tunggal guna mendukung evaluasi desain kebijakan yang berkelanjutan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadLaporan akhir ini menilai sepuluh inovasi pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari perspektif pakar pendidikan bidang sains. Sepuluh inovasi yang dievaluasi adalah Pustaka Ceria Inklusif, Sistem Informasi Absensi PAUD (SIAP), Aksi Sekolah Literat, SABTU CERDAS, BERKEMAS, dan Kelas Komputer Dasar. Metadata terbaru menunjukkan bahwa Pustaka Ceria Inklusif, SIAP, BERKEMAS, SABTU CERDAS, dan Kelas Komputer Dasar dipetakan pada Asta Cita 4. Aksi Sekolah Literat dipetakan pada Asta Cita 7 karena berkaitan dengan pembinaan kelembagaan, standardisasi, dan akreditasi perpustakaan sekolah. Secara substantif, Aksi Sekolah Literat tetap mendukung Asta Cita 4 melalui penguatan literasi dan mutu pembelajaran pendidikan dasar. Metadata terbaru juga memuat Tahfidz Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Sinergi Aksi Pustaka. Kedua inovasi tersebut relevan dengan ekosistem pendidikan. Namun, keduanya belum dievaluasi secara mendalam karena metadata belum memuat uraian masalah, sasaran, alur layanan, perangkat daerah pengampu, dan manfaat yang dapat dianalisis. Kondisi pembangunan pendidikan menunjukkan kemajuan. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,75 tahun pada 2020 menjadi 8,09 tahun pada 2024. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,17 tahun menjadi 12,48 tahun. RPJMD Kabupaten HSS menetapkan target tahun 2029 sebesar 8,96 tahun untuk rata-rata lama sekolah dan 13,62 tahun untuk harapan lama sekolah. RPJMD juga menetapkan target literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2025).
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi dan mengimplementasikan sejumlah inovasi daerah yang berorientasi pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, hasil evaluasi desain kebijakan terbaru mengindikasikan adanya kesenjangan struktural yang signifikan, khususnya pada domain akses pembiayaan dan sistem pemantauan dampak program. Kekuatan program saat ini masih terpusat pada aspek pendampingan teknis, sementara akses permodalan dan pengukuran outcome ekonomi masih sangat lemah. Untuk mengawal pencapaian Asta Cita 3 (Kewirausahaan), 5 (Hilirisasi), dan 6 (Pemerataan Ekonomi Desa), dokumen ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) penciptaan skema pembiayaan afirmatif berbasis data kinerja usaha, (2) pembangunan dashboard pemantauan tunggal (SIMONEV) berbasis indikator hasil (outcome), dan (3) penerbitan payung regulasi untuk replikasi model pemberdayaan ekonomi berbasis desa/kelurahan
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKeberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut benar-benar digunakan, dipercaya, dan memberi manfaat bagi penggunanya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tercatat memiliki 214 inovasi daerah, dengan 110 di antaranya (51,4 persen) tergolong dalam kelompok inovasi teknologi dan 20 di antaranya menjadi sampel audit — berupa aplikasi, sistem informasi, portal web, kanal survei berbasis kode QR, dan layanan berbasis pesan singkat. Bapperida Kabupaten HSS memerlukan gambaran yang jujur mengenai kondisi kematangan digital portofolio tersebut: mana yang telah berjalan baik dan layak direplikasi, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang bahkan belum tercatat secara resmi. Kajian ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui audit yang menyeluruh atas seluruh 20 inovasi, bukan atas sebagian di antaranya.