No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-11-30
downloadKeberhasilan Program YESS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi keilmuan. Analisis lintas disiplin ini mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, politik, ekonomi, dan budaya saling berkelindan membentuk ekosistem yang kompleks dalam pemberdayaan petani muda. Keterkaitan antara dukungan kebijakan politik dengan efektivitas komunikasi interpersonal menciptakan sinergi yang memperkuat implementasi program di lapangan. Demikian pula, aspek ekonomi berupa akses permodalan dan pasar tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya terkait transformasi mindset kewirausahaan generasi muda. Pemahaman menyeluruh terhadap interaksi keempat dimensi ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pengembangan program yang berkelanjutan dan berdampak luas.Keberlanjutan Program YESS sangat bergantung pada kemampuan mengelola ketegangan antara logika politik dan logika ekonomi. Di satu sisi, program memerlukan political will yang kuat untuk institualisasi melalui Perda atau pembentukan UPT agar terlindungi dari diskontinuitas kebijakan akibat perubahan kepemimpinan. Di sisi lain, program harus membangun model bisnis yang sustainable secara ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan APBD. Dilema ini memunculkan kebutuhan akan hybrid model yang mengombinasikan dukungan politik dengan mekanisme pasar, seperti contract farming atau social enterprise. Strategi politik-ekonomi ini menuntut keterampilan negosiasi tingkat tinggi dari pengelola program untuk menyeimbangkan kepentingan multiple stakeholders: Pemda (stabilitas politik), petani muda (profitabilitas usaha), dan sektor swasta (return on investment). Keberhasilan dalam mengelola political economy ini akan menentukan apakah Program YESS dapat bertransformasi dari project-based intervention menjadi institusi permanen dalam sistem pembangunan pertanian daerah.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-10-31
downloadKebijakan fiskal daerah yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Stiglitz, 2018). Pendelegasian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai (Oates, 1999). Prinsip ini penting bagi Kab. HSS yang sedang berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal yang ketat. Selama dua dekade terakhir, HSS menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume anggaran daerah, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada kinerja ekonomi. Hal ini menandakan adanya inefisiensi struktural fiskal, di mana peningkatan belanja publik belum sepenuhnya menghasilkan multiplier ekonomi yang optimal. Struktur anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional (lebih dari 70%) membatasi kemampuan daerah untuk membiayai investasi produktif jangka panjang melalui belanja modal. Sebagai daerah agraris dengan karakteristik wilayah perbukitan dan sungai, potensi utama HSS berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lainnya. Namun, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan spasial, dan minimnya industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi masih rendah. Maka, harus ada peningkatan kualitas belanja publik dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Analisis integratif atas data 2021–2023 menunjukkan bahwa: a. Efisiensi fiskal belum optimal, meskipun tren belanja modal meningkat. b. Pertumbuhan ekonomi stabil tetapi belum inklusif, kontribusi sektor produktif terbatas. c. Indikator sosial membaik signifikan, ditandai oleh IPM tinggi dan ketimpangan rendah. d. Ketergantungan terhadap DAU masih dominan, menuntut inovasi PAD dan efisiensi belanja. Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Jangka Pendek – Menengah) seperti : Percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi investasi, Percepat realisasi proyek infrastruktur, Pengendalian harga–inflasi, Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri berbasis potensi lokal, Perluasan kesempatan kerja, Mempermudah perizinan berusaha. Rekomendasi Utama 2025–2029 : a. Tingkatkan belanja modal produktif hingga 30% dari APBD. b. Terapkan digitalisasi PAD dan performance-based budgeting. c. Perkuat sinergi Banua Selatan Raya untuk konektivitas ekonomi. d. Fokus pada transformasi sektor unggulan. e. Bentuk Fiscal Innovation Unit di bawah Bappelitbangda.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-10-23
downloadUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah payung hukum terbaru yang mengatur tentang desa. UU ini mengatur otonomi desa, pemerintahan, keuangan, dan pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dan pemberdayaan ekonomi lokal. Desa tidak lagi hanya menjadi lumbung produksi, tapi juga industri kecil menengah dan inovasi, dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di setiap desa. Titik-titik potensi ini harus menjadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra / klaster. Hal ini tertuang dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan sentra industri seperti sentra dodol dan makanan ringan (Desa Kapuh dan Telaga Bidadari), sentra gerabah (Daerah Daha), sentra ikan kering, sentra kerajinan bambu (Loksado), sentra kerupuk (Desa Bamban), sentra pandai besi dan sentra pengecoran logam (Daerah Daha), Permasalahan utama dalam pengemabangan potensi ekonomi lokal di desa adalah ; Pertama, Produktivitas Pertanian & Perikanan Rendah. Kedua, Hilirisasi Lemah – Produk lokal minim nilai tambah. Ketiga, Pasar & Logistik Terbatas. Keempat, BUMDes & Kelembagaan Belum Solid. Kelima, SDM & Regenerasi Lemah. Keenam, Wisata Belum Terkelola Optimal. Ketujuh, Lingkungan terancam. Rekomendasi Utama yang ditawarkan adalah : a. Prioritaskan 3–4 Klaster Potensial di setiap tingkat Kecamatan (selaras dengan 5 Produk Unggulan Daerah tingkat Kabupaten). b. Bangun Shared Facilities dengan dana desa + APBD + CSR, dikelola BUMDes Bersama. c. Perluas Pasar Lokal & Digital melalui kontrak offtaker, e-katalog daerah, fulfillment point di Kandangan. d. Dorong Kebijakan Buy Local (ASN, sekolah, puskesmas wajib menggunakan produk desa). e. Inkubasi Pemuda & Perempuan Desa dengan pendampingan intensif, bukan sekadar pelatihan singkat atau lomba inovasi berbasis potensi desa f. Integrasikan Program dengan Ketahanan Lingkungan: setiap intervensi ekonomo memepertimbangkan DAS.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-09-29
downloadIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. HSS dari tahun ke tahun terus meningkat, komponen pembentuk IPM salah satunya adalah pendidikan dengan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menunjukkan performa positif, dimana harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,38 tahun meningkat menjadi 12,48 di 2024. Begitupula dengan indikator rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun meningkat menjadi 8,09 tahun pada 2024. Namun ada beberapa data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka partisipasi murni masih rendah dan cenderung mengalami penurunan, angka partisipasi murni kategori jenjang pendidikan SD/MI di Kab. HSS 99,60 pada 2023 turun menjadi 98,83 di 2024, jenjang pendidikan SMP/MTs dari 82,23 pada 2023 menjadi 81,57 pada 2024, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 64,61 pada 2023 menjadi 64,77 di 2024. Hasil rapor pendidikan Kab. HSS Tahun 2024 menggambarkan beberapa indikator yang relatif masih jauh dibawah indikator yang lain. Salah satunya adalah indikator kualitas pendidikan, dimana dari seluruh kewenangan jenjang pendidikan pada indikator ini tidak ada yang berwarna hijau bahkan ada yang merah. Begitupula dengan indikator kemampuan literasi dan numerasi murid masih ada yang merah. Terkait SMK ada beberapa indikator yang harus jadi catatan, yaitu ; indikator penyerapan lulusan SMK dan indikator kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja. Menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah Kab. HSS dapat mengambil peran strategis dalam beberapa hal : Pertama; pemerataan akses pendidikan, Kedua; peningkatan kualitas guru, Ketiga; pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, Keempat; digitalisasi dan inovasi pembelajaran, Kelima; kebijakan afirmasi untuk daerah 3T. Peran yang harus diperkuat oleh Pemerintah Daerah Kab. HSS untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata adalah : Pertama ; Peran Perencana Dan Pengarah Kebijakan, Kedua ; Peran Penggerak Pemerataan Akses Pendidikan, Ketiga ; Peran Pengembang Dan Penjamin Mutu Guru, Keempat ; Peran Pendorong Inovasi Dan Kolaborasi Sekolah, Kelima ; Peran Peningkat Sarana Dan Infrastruktur, Keenam ; Peran Pelindung Dan Pemberi Layanan Perlindungan Anak, dan Ketujuh ; Peran Kolaborator Dan Advokasi Publik.
No Katalog : --
No Publikasi : --
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-09-16
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, berbagai program dengan melakukan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor. Hasilnya angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS bisa berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana Tahun 2023 Kab. HSS di angka 4,01% sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di Kab. HSS menjadi 3,38% dan terus turun di tahun 2025 dengan angka 3,12%. Tahun 2024 merupakan penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir, dimana terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,63%, lalu pada tahun 2018 sebesar 0,59% dan pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,53%. Sedangkan tahun 2025 turun sebesar 0,26% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 598.545. Kab. HSS pada tahun 2025 ini memiliki persentase kenaikan garis kemiskinan sebesar 2,57%, relatif kecil dan terkecil untuk Kab. HSS dalam 4 tahun terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. HSS dalam lima tahun terakhir (2021 – 2025) mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan indeks, tahun 2024 ada penurunan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan indeks bahkan lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kab. HSS mendapatkan nilai P1 sebesar 0,48 dan P2 sebesar 0,12 sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan nilai P1 sebesar 0,47 dan P2 sebesar 0,1. Hal ini menandakan bahwa penduduk miskin semakin miskin secara ekonomi dan masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan. Serta semakin besar ketidakmerataan di antara penduduk miskin, artinya, ada penduduk miskin yang sangat jauh tertinggal dari yang lain. Beberapa Langkah kebijakan yang dapat diambil dalam optimalisasi penangulangan kemiskinan di daerah, adalah sebagai berikut a. Mengembangkan sistem data yang terpadu dan dinamis b. Pengintegrasian bantuan sosial dengan pelaksnaan pemberdayaan c. Evaluasi ketat P1 dan P2 (terutama terkait ketepatan sasaran bantuan) d. Pendekatan multidimensi berkelanjutan e. Melaksanakan langkah-langkah dalam menjaga garis kemiskinan agar stabil