No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-08-29
downloadIndeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). IPKD mengukur seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi, pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 73,9401 meningkat menjadi 77.695 di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami sedikit penurunan nilai menjadi 77.14. Evaluasi terhadap Enam Dimensi pembentuk IPKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023 memperlihatkan data-data sebagai berikut : a. Tiga dimensi yang memperoleh nilai maksimal dan ini perlu dipertahankan, yaitu Dimensi pengalokasi anggaran belanja dalam APBD (dimensi 2 yang memiliki bobot 20), Dimensi transparansi keuangan daerah (dimensi 3 yang memiliki bobot 15) dan Dimensi opini BPK atas LKPD (dimensi 6 yang memiliki bobot 15). b. Satu Dimensi yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun namun masih belum mencapai nilai maksimal, yaitu : Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (dimensi 1 yang memiliki bobot 15). c. Satu Dimensi yang nilainya tidak mengalami perubahan, yaitu Dimensi penyerapan anggaran (dimensi 4 yang memiliki bobot 20) dari tahun ke tahun nilai dimensi ini tidak mengalami pergerakan dengan nilai 15. Dimensi 4 ini terkait dengan penyerapan belanja transfer daerah, belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dan yang masih sangat minim adalah penyerapan belanja tidak terduga, dimana diperlukan penyerapan anggaran belanja tidak terduga minimal 80%. d. Satu Dimensi yang mengalami penurunan, yaitu Dimensi kondisi keuangan daerah (dimensi 5 yang memiliki bobot 15). Dimensi ini memiliki kaitan erat dengan kemandirian keuangan, solvabilitas jangka Panjang, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek. Khusus terkait dengan kemandirian keuangan daerah maka ada hubungan erat dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang merupakan ukuran salah satunya untuk mencerminkan kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan dan membelanjakannya secara efektif.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-08-29
downloadOtonomi Daerah mengarahkan Pemerintah Daerah agar bisa mengoptimalkan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang ada di daerahnya. Pada dasarnya, keberadaan produk unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap produk unggulan belum sama. Otonomi Daerah memberikan implikasi yang luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalahmasalah pembangunan di daerahnya. PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan forum diskusi bersama pemangku kepentingan—termasuk perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan sektor perbankan untuk menjaring usulan PUD yang relevan. Berdasarkan hasil forum tersebut, disepakati lima produk unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam ekosistem riset dan inovasi daerah, dan ini termaktub dalam RIPJPID Kab. HSS Tahun 2025- 2029, yaitu : Dodol Kandangan, Ekowisata, Pengecoran Logam, Kayu Manis dan Padi Lokal dan Padi Apung. Pemerintah Daerah selayaknya menjalankan strategi dalam mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan menggunakan berbagai pendekatan holistik untuk meningkatkan daya saing, nilai ekonomi, dan keberlanjutan produk lokal. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan: a). Dukungan Riset dan Teknologi. (kolaborasi penggunaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk dan perlindungan kekeyaan intelektual). b). Peningkatan Kapasitas SDM Lokal. (pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha) c). Dukungan penguatan produk dan pasar. (pameran produk unggulan daerah, digitalisasi, website produk unggulan daerah dan kemitraan dengan swasta dan BUMD).
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-08-15
downloadMetode pembelajaran merupakan hal penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Guru sering menggunakan metode pembelajaran yang menoton. Sehingga membuat siswa merasa bosan dan kurang memperhatikan pembelajaran termasuk pembelajaran maharah istima’, guru hanya menggunakan metode yang berpusat pada guru seperti ceramah dan tanya jawab dan kurang melibatkan siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menambah variasi metode yang efektif dalam pembelajaran bahasa Arab agar siswa semangat dalam pembelajaran dan mendapat hasil yang lebih baik. Salah satu metode tersebut adalah thariqah al- istijabah al-jasadiyah al-kamilah (TIJK). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen (pre-test and post-test with non-equivalent control-group design) dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas TIJK pada pembelajaran maharah istima’ di kelas VIII MTsN 8 HSS. Populasi penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIII MTsN 8 HSS dengan sampel kelas VIII A dan VIII B yang berjumlah 33 orang. Dari hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa TIJK efektif pada pembelajaran maharah istima’ di kelas VIII MTsN 8 HSS. Dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t adalah 0,001 dan < 0,05. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa thariqah al-istijabah al-jasadiyah al-kamilah efektif pada pembelajaran maharah istima’ di kelas VIII MTsN 8 Hulu Sungai Selatan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-08-14
downloadLatar belakang dalam penelitian ini bahwa dalam hukum Islam walimah dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Sementara walimah yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan masyarakat Kecamatan Padang Batung yaitu walimah dilaksanakan sebelum adanya akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tehadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Batung. Secara rinci penelitian ini mecangkup tentang pengertian walimah, dasar hukum walimah, waktu dan masa pelaksanaan walimah, hikmah dan tujuan walimah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teknik deskriftif kualitalif. Subjek penelitian ini adalah ulama di Kecamatan Padang Batung. Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Walimah Sebelum Akad nikah. Melalui teknik deskriftif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa walimah adalah jamuan makan kepada orang banyak atau suatu perayaan atas terlaksananya sebuah akad nikah yang sudah terjadi, baik itu dalam bentuk syukuran maupun pesta pernikahan, dasar hukum pelaksanaan walimah adalah sunnah. Pandangan ulama Kecamatan Padang Batung tentang pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yaitu, walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Padang Batung tidak sesuai dengan hukum syariat Islam yang di anjurkan Nabi, bahwa walimah seharusnya di laksanakan setelah adanya akad nikah ataupun beberapa hari kedepannya dan walimah sebelum akad nikah yang dilaksanakan masyrakat juga tidak tepat jika disebut sebagai walimah al-urs tapi disebut dengan acara selamatan. Hukum menghadiri walimah sebelum akad nikah menurut ulama tidak wajib karna bukan walimah al- urs.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-08-14
downloadPenelitian ini membahas kasus penelantaran anak dari poligami illegal setelah meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan yang mana pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah (studi kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang hukum keluarga Islam. Subjeknya adalah beberapa anak yang ditelantarkan dalam kasus poligami ilegal di Kecamatan Kandangan. Adapun objeknya adalah analisis komparatif hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap penelantaran anak dari pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah di Kecamatan Kandangan Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca meninggal ayah tidak dapat terlaksana dengan baik, seperti: hak untuk nafkah, hak untuk waris anak, hak untuk pengakuan silsilah dan keturunan, dan hak untuk Pendidikan. Kedua, yang terjadi pada anak pernikahan poligami ilegal pasca meninggalnya ayah yang ada di Kecamatan Kandangan salah satu bentuk penelantaran anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, baik Undang-Undang maupun hukum Islam.