No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki portofolio inovasi daerah terbesar pada kategori Asta Cita 7 (Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi), dengan jumlah mencapai 100 inovasi atau 46,7% dari total 214 inovasi daerah. Namun, hasil evaluasi terhadap enam inovasi prioritas—MPP One Stop Smart Service (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa—mengindikasikan adanya kesenjangan struktural pada tiga aspek utama: minimnya dokumentasi substansi program, fragmentasi dan duplikasi pengembangan aplikasi antarkecamatan, serta belum terintegrasinya sistem data lintas-perangkat daerah. Untuk mengawal Asta Cita 7 sekaligus mendukung sinkronisasi RPJMD dan RKPD, dokumen ini merekomendasikan empat langkah strategis: (1) perbaikan dokumentasi dan standar operasional prosedur, (2) konsolidasi platform pelayanan terpadu kecamatan ke standar seragam, (3) pengembangan dashboard pemantauan inovasi terpadu (SIMONEV INOVASI) yang dikelola Bapperida, dan (4) pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO).
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi sejumlah inovasi pada ranah tata kelola sosial-politik, dengan sasaran utama pada penguatan kohesi sosial dan perlindungan kelompok rentan, khususnya lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Namun, hasil evaluasi terhadap enam inovasi prioritas (Bina Persada, SLRT Menyapa, Bakul Peduli, Pepenabat, SAPA HSS, dan Loksado Inklusif) mengindikasikan adanya kesenjangan struktural pada tiga aspek utama: minimnya dokumentasi capaian program, belum terintegrasinya basis data lintas perangkat daerah, serta terbatasnya replikasi inovasi unggulan ke seluruh kecamatan. Untuk mengawal Asta Cita 1 (Pancasila dan HAM), 6 (Pemerataan Ekonomi Desa), dan 8 (Keharmonisan Lingkungan dan Budaya), dokumen ini merekomendasikan empat langkah strategis: (1) integrasi dan deduplikasi data penerima manfaat antar program, (2) penetapan standar waktu tanggap pelayanan publik, (3) replikasi model layanan inklusif berbasis wilayah, dan (4) pembentukan forum partisipasi langsung bagi kelompok rentan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menunjukkan kemajuan pada indikator pembangunan sumber daya manusia, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,75 tahun (2020) menjadi 8,09 tahun (2024). Namun, target RLS RPJMD 2029 sebesar 8,96 tahun, serta capaian literasi dan numerasi, masih memerlukan percepatan yang signifikan. Hasil evaluasi terhadap sepuluh inovasi pendidikan prioritas mengidentifikasi adanya kesenjangan struktural pada tiga aspek utama: (1) rendahnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) terbatasnya akses terhadap perangkat dan literasi digital, serta (3) fragmentasi layanan inovasi yang belum terintegrasi dalam satu ekosistem hasil. Dokumen ini merekomendasikan penerapan model HSS CERDAS TERPADU, sebuah kerangka integrasi yang menghubungkan deteksi risiko (SIAP), layanan literasi (Pustaka Ceria Inklusif/Aksi Sekolah Literat), penanganan kasus (BERKEMAS), dan kecakapan digital (Kelas Komputer Dasar) untuk memperkuat ekosistem pendidikan dari PAUD hingga pendidikan dasar secara terukur dan berkelanjutan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-18
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah menginisiasi dan mengimplementasikan lebih dari 110 inovasi daerah berbasis teknologi digital. Namun, hasil audit mendalam terhadap 20 inovasi teknologi sampel menunjukkan adanya kesenjangan struktural dan signifikan, khususnya pada kematangan tata kelola teknologi informasi (TI) dan perlindungan data pribadi. Menggunakan kerangka COBIT 2019, rata-rata kapabilitas tata kelola TI masih berada di angka 0,9 dari skala 5, jauh di bawah target standar minimal 3. Kekuatan program saat ini terletak pada kemampuan membangun dan menjalankan aplikasi (skor pemakaian rutin 1,2), namun sangat lemah pada pencatatan aset, pengukuran kinerja, dan keamanan data. Untuk mencegah risiko kebocoran data dan memastikan layanan publik digital yang akuntabel, dokumen ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) perbaikan cepat fondasi dokumentasi dan tata kelola data; (2) penerapan kebijakan keamanan data dan standar kinerja layanan; serta (3) integrasi sistem dan pencegahan duplikasi aset digital.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-08-17
downloadKajian ini disusun atas permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk mengkaji secara komprehensif inovasi daerah pada kategori Asta Cita 7 sebagai alat perencanaan pembangunan. Dari total 214 inovasi daerah yang tercatat dalam rekapitulasi resmi, 100 inovasi (46,7%) tergolong dalam perspektif ini, menjadikannya perspektif terbesar dan paling relevan bagi fungsi perencanaan, evaluasi kebijakan, dan sinkronisasi dokumen pembangunan daerah yang diampu Bapperida. Analisis statistik menunjukkan distribusi inovasi ke dalam sebelas subklaster tematik, didominasi oleh klaster Kesehatan, Pendidikan, dan SDM Aparatur (31 inovasi atau 24,6%), E-Government dan Administrasi Kependudukan Digital (25 inovasi atau 19,8%), serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat kecamatan (23 inovasi atau 18,3%). Pola ini menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik telah menjadi arus utama inovasi daerah, namun sebagian besar masih berjalan terfragmentasi antar-kecamatan dan antar-OPD tanpa standar saling terhubung antar-sistem data yang seragam. Enam inovasi ditetapkan sebagai fokus kajian melalui matriks penilaian berbobot: MPP One Stop Smart Service (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa. Hasil skoring menunjukkan E-SAKIP dan MOSSS sebagai inovasi dengan tingkat kesiapan tata kelola tertinggi E-SAKIP karena integrasi penuh dengan Sistem Perencanaan, Keuangan, dan E-Kinerja yang dilengkapi otentikasi Single Sign-On dan verifikasi berbasis pengenalan wajah dan geolokasi, sementara MOSSS karena telah menyatukan 117 layanan dari 16 instansi pemerintah dalam satu lokasi pelayanan di Lantai III Pasar Losbatu Kandangan. Sebaliknya, SAPA HSS menempati peringkat terendah karena keterbatasan dokumentasi kelembagaan meskipun berfungsi sebagai kanal partisipasi publik yang strategis.