No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-06-26
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki potensi sumber pangan lokal yang beragam serta keberadaan 1.966 unit industri pangan atau sekitar 67 persen dari total industri di HSS yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi pengembangan industri pangan lokal telah terbentuk dan memiliki peluang besar untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Meskipun demikian, pengembangan diversifikasi produk olahan pangan lokal masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya regulasi pendukung, terbatasnya teknologi pengolahan dan pemasaran, lemahnya kelembagaan pemasaran, rendahnya inovasi produk, serta ancaman alih fungsi usaha dan persaingan dengan kegiatan ekonomi lain. Strategi kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, bisa dilaksanakan secara bertahap. Pada jangka pendek (1–2 tahun), fokus diarahkan pada penguatan regulasi, kelembagaan pelaku usaha, serta peningkatan literasi dan promosi pangan lokal. Pada jangka menengah (3–5 tahun), prioritas diberikan pada hilirisasi komoditas melalui pengembangan sentra pengolahan pangan lokal, dukungan teknologi pengolahan, serta fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk. Selanjutnya, pada jangka panjang (5–10 tahun), pengembangan difokuskan pada transformasi digital pemasaran, penguatan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah, perlindungan usaha pangan lokal, serta perluasan kemitraan bisnis dan akses pasar. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas produk olahan pangan lokal, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan petani dan UMKM, menjaga stabilitas harga komoditas, serta menciptakan industri pangan lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, diversifikasi produk olahan pangan lokal tidak hanya menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-06-25
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dianugerahi potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan biomassa. Meskipun demikian, mayoritas komoditas perkebunan dan kehutanan nonpangan unggulan—seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kayu manis, kemiri, kopi, kakao, dan tanaman biofarmaka—selama ini langsung dijual ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah (raw material). Akibatnya, nilai tambah (value-added) yang dinikmati daerah sangat minimal dan sebagian besar perputaran ekonomi justru keluar dari wilayah HSS. Policy brief ini menawarkan arah kebijakan baru yang berfokus pada lima pilar strategis: strategi hilirisasi, penguatan ekosistem inovasi, pengintegrasian rantai nilai, penerapan bioekonomi sirkular, dan digitalisasi pasar. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan mengubah komoditas nonpangan dari sekadar produk mentah menjadi motor penggerak ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat identitas ekonomi lokal HSS yang mandiri dan berkelanjutan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-06-10
downloadPerekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan ketahanan yang stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen pada tahun 2025. Meskipun didominasi oleh sektor Pertambangan (19,89 persen) dan Pertanian (19,21 persen), ketergantungan pada bahan mentah memiliki risiko volatilitas harga global. Industri kreatif muncul sebagai "mesin pertumbuhan baru" yang berfokus pada nilai tambah (value-added) untuk memanfaatkan besarnya porsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,71 persen dari total PDRB (setara Rp7,08 Triliun). Kertas kebijakan ini merekomendasikan formalisasi ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan Creative Hub, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Penyusunan Dokumen Roadmap Ekonomi Kreatif serta penetapan subsektor unggulannya, dan digitalisasi pemasaran guna menekan angka ekspor neto yang masih negatif (- 14,16 persen). Dengan implementasi yang terukur, industri kreatif lokal memiliki potensi untuk menyerap minimal 10 persen dari total pengeluaran konsumsi masyarakat HSS, yang akan menciptakan perputaran uang tambahan sebesar Rp700 Miliar di dalam daerah.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-04-30
downloadIndeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen strategis dalam mengukur dan mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy making) sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Dalam kerangka RPJMN 20252029, pemerintah menargetkan mayoritas instansi mencapai kualitas kebijakan minimal kategori “Baik”, namun capaian nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan implementasi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian IKK kategori “Unggul” pada tahun 2025. Meskipun demikian, hasil evaluasi mengidentifikasi sejumlah kelemahan pada dimensi perencanaan kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara nilai self-assessment dan hasil verifikasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman indikator serta penguatan bukti dukung. Rekomendasi utama yang diusulkan meliputi integrasi IKK sebagai budaya kerja organisasi, optimalisasi peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan, penguatan perencanaan berbasis data dan analisis dampak, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan implementasi yang konsisten, IKK diharapkan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi administratif, tetapi juga menjadi katalis transformasi kebijakan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-03-27
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja inovasi daerah yang sangat progresif dengan capaian predikat “Sangat Inovatif” dan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 73,59 pada tahun 2025, menempati peringkat 40 secara nasional dan peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi sebagai instrumen peningkatan kinerja pelayanan publik dan daya saing daerah. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama pada aspek kematangan inovasi, kualitas data dukung, serta orientasi inovasi yang masih cenderung berfokus pada output dibandingkan outcome. Secara substantif, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya kualitas dan keberlanjutan inovasi, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kematangan inovasi dan adanya catatan validator terkait validitas evidence serta konsistensi pelaporan . Selain itu, integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD masih belum maksimal, serta pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan daya saing inovasi juga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pengelolaan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pendekatan integratif yang menyeimbangkan aspek kuantitas, kualitas, dan dampak inovasi. Rekomendasi utama meliputi peningkatan inovasi berbasis outcome, optimalisasi peran kelembagaan seperti BRIDA/Bappedalitbang, perbaikan sistem pelaporan dan validasi data, serta penguatan ekosistem inovasi melalui kolaborasi multipihak dan fasilitasi HAKI. Dengan strategi tersebut, diharapkan inovasi daerah tidak hanya meningkatkan skor IID, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.