No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-06-23
downloadTantangan dan permasalahan bagi ASN dalam melakukan manajemen keuangan bisa beragam, seperti masalah umum ; kesulitan dalam mengelola aset dan utang pribadi, ketidakpastian finansial setelah pensiun dan gaya hidup konsumtif. Dan tentu permasalahan ini juga dihadapi oleh ASN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sesuai data BPS dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2025 memiliki ASN sebanyak 4.779 orang yang terdiri dari 1.894 lakilaki dan 2.885 perempuan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan indeks literasi keuangan lebih rendah dari angka Nasioanal, yaitu hanya sebesar 42,08 persen, Ini berarti dari 100 orang di Kalimantan Selatan, hanya sebanyak 42 orang yang telah memahami kelebihan dari pengelolaan keuangan apabila dikuasai dengan baik, dan tentu ini bisa menjadi gambaran untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau dilihat profil keuangan ASN di Indonesia dengan sebanyak 4.758.730, sekitar 58% ASN yang memiliki kesadaran finansial dan aktif melakukan pengelolaan keuangan pribadi. Ada sekitar 35% ASN yang memiliki perencanaan pensiun secara terstruktur, dengan kata lain ada sekitar 65% ASN yang tidak perencanaan pensiun secara terstruktur dan tidak memadai. Serta ada sekitar 27% ASN di Indonesia yang melakukan investasi di luar program wajib. Hal ini berarti ada sebanyak 73% ASN tidak melakukan investasi di luar program wajib. Atas dasar ini disarankan agar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan instansi terkait dapat mengimplementasikan program-program yang meningkatkan literasi keuangan bagi PNS. Program ini bisa berupa workshop, seminar, atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan financial knowledge, yang pada akhirnya akan membentuk perilaku keuangan yang lebih baik. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan financial attitude yang positif melalui pendekatan psikologis dan motivasional yang dapat mempengaruhi ASN untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan finansial ASN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus meningkat. Beberapa tips langkah dalam manajemen keuangan lebih khusus untuk ASN : Identifikasi Kondisi Keuangan, Menetapkan tujuan keuangan, Gunakan Rumus 50-30-20 dalam membangun Fondasi Investasi/Tabungan, Sadar Keuangan Digital, Kembangkan Sumber Pendapatan, dan Evaluasi dan Perbaikan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-05-27
downloadIDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing . Kerangka IDSD 2024 secara umum sama dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Sejak tahun 2020 IDSD Kab. HSS mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2020 mendapat nilai indeks sebesar 3,07, tahun 2021 sebesar 2,93, tahun 2022 sebesar 2,95, tahun 2023 sebesar 3,07 dan tahun 2024 sebesar 3,53. Tahun 2024 ini merupakan tahun peningkatan nilai indeks terbesar yaitu sebesar 0,46 point. Hasil IDSD Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 3,07 dan pada tahun 2024 mendapat nilai sebesar 3,53. Artinya ada peninglkatan nilai indeks pada tahun 2024 sebesar 0,46. Nilai IDSD Kab. HSS Tahun 2024 masih dibawah nilai Nasional dan Provinsi, dan berada di posisi ke-8 kalau dibandinglkan dengan Kab/Kota seProvinsi Kalimantan Selatan, menurun dari tahun 2023 yang berada di peringkat ke-6. Hasil dari pengukuran indeks IDSD Tahun 2024, begitupula dengan indeks pilarnya, maka perlu dilakukan fokus dan perhatian Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan terhadap beberapa indikator pilar yang masih berada di bawah Kabupaten / Kota yang lain. Bagitupula dengan adanya fluktuasi peningkatan dan penurunan nilai indeks pilar dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Adapun 3 kebijakan utama yang ditawarkan dalam menindaklanjuti hasil IDSD Tahun 2024 ini adalah : 1. Memanfaatkan Indikator-Indikator pada Pilar yang Dominan/ Kuat: 2. Meningkatkan/ memperkuat IndikatorIndikator pada Pilar yang Lemah: 3. Melakukan analisa terhadap pilar yang mengalami penurunan, baik penurunan nilai indeks pilar atau penurunan peringkat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota SeProvinsi Kalimantan Selatan. Agar melihat lebih detail Hasil IDSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka nilai indeks pilar IDSD Tahun 2024 ini juga dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, sehingga akan terlihat beberapa nilai indeks pilar yang mengalami fluktuasi (perbandingan tahun 2023 dan 2024 : 10 pilar naik, 1 pilar turun, dan 1 pilar sama/tetap ).
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-04-29
downloadSektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dalam share PDRB sektor pertanian sebesar 20,48%. Masyarakat umum memandang bahwa pekarangan rumah sebagai area yang tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan, padahal pekarangan rumah dapat dioptimalkan melalui sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan upaya memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk aktivitas pertanian dengan tujuan menghasilkan bahan pangan atau produk pertanian lainnya. Pekarangan rumah untuk pertanian akan berdampak luas, sperti manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan, sosial serta Kesehatan. Jenis tanaman yang cocok untuk pekarangan adalah seperti : Sayuran: Bayam, kangkung, cabai, tomat, dan terong, Buah-buahan: Pepaya, pisang, jeruk, dan mangga, Tanaman obat: Jahe, kunyit, dan lidah buaya, Tanaman hias yang bermanfaat: Lavender dan lidah mertua yang juga memiliki manfaat kesehatan dan lingkungan. Ada inovasi dalam penggunaan galon bekas air mineral sebagai media tanam dalam pertanian urban. Hal ini dilakukan karena murah, ramah lingkungan, dan mudah diaplikasikan. Teknik ini memanfaatkan limbah plastik menjadi wadah tanaman hidroponik, vertikultur, atau sistem irigasi sederhana. Metode ini sangat cocok untuk pertanian urban atau bagi pemula yang ingin mencoba bercocok tanam dengan cara praktis. Kebijakan yang dapat diambil adalah : 1. Pemerintah Daerah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mulai menerapkan pertanian pekarangan, serta memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, sarana dan prasarana pertanian serta pendampingan teknis. 2. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk menanam tanaman sumber gizi seperti sayuran hijau, umbi-umbian, dan buah-buahan. 3. Pemerintah dan lembaga terkait berkolaborasi dalam memberikan pelatihan serta bantuan untuk mendukung pertanian pekarangan. 4. Pemerintah Daerah menciptakan kebijakan insentif bagi warga yang aktif mengembangkan pertanian di pekarangan mereka. 5. Melakukan inovasi-inovasi di sektor pertanian, salah satunya dengan penggunaan galon bekas air mineral sebagai media tanam dalam pertanian urban.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-03-27
downloadSecara umum kemiskinan ekstrem dihitung berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (Purchasing Power Parity). Adapun untuk tahun 2024 setara dengan Rp. 11.924,13 per kapita per hari atau Rp. 362.692,14 per kapita per bulan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam Upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, dengan melakukan berbagai program kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor. Angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS berhasil di angka 4,01% serta berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di HSS menjadi 3,38% dan dengan kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus membaik. Persentase penduduk miskin ekstrem Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebasar 0,65%. Mengalami penurunan kalau dibandingkan di tahun 2022 yang sebesar 0,78% (turun sebesar 0,13% poin). Namun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan maka Kab. HSS masih berada di atas angka Provinsi yang mana di angka 0,65% di tahun 2023. Kab. HSS berada di urutan ke-6 dari 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi : pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions dengan rekomendasi umum untuk penganggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui : Integrasi Program dengan koordinasi lintas sektor dan integrasi program (program cross-cutting). Optimalisasi Data Regsosek (dan updatingnya) untuk memastikan bantuan dan intervensi yang tepat sasaran. Manajemen dari Hulu Hilir Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-02-20
downloadRencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Praturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah.RIPJPID mengoptimalkan Riset sebagai kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif seperti kesejahteraan umum dan memajukan peradaban dengan kualitas SDM. Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023. Penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik, dan ini harus menjadi salah satu tujuan pemerintah daerah dalam pembangunan.