No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-03-27
downloadSecara umum kemiskinan ekstrem dihitung berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (Purchasing Power Parity). Adapun untuk tahun 2024 setara dengan Rp. 11.924,13 per kapita per hari atau Rp. 362.692,14 per kapita per bulan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa tahun terakhir sangat fokus dalam Upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu, dengan melakukan berbagai program kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas sektor. Angka kemiskinan di Kab. HSS terus mengalami penurunan secara konsisten, dan puncaknya pada tahun 2023 angka kemiskinan Kab. HSS berhasil di angka 4,01% serta berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di angka 4,29%. Dan pada tahun 2024 kemiskinan di HSS menjadi 3,38% dan dengan kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus membaik. Persentase penduduk miskin ekstrem Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebasar 0,65%. Mengalami penurunan kalau dibandingkan di tahun 2022 yang sebesar 0,78% (turun sebesar 0,13% poin). Namun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan maka Kab. HSS masih berada di atas angka Provinsi yang mana di angka 0,65% di tahun 2023. Kab. HSS berada di urutan ke-6 dari 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menyatakan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi : pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions dengan rekomendasi umum untuk penganggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui : Integrasi Program dengan koordinasi lintas sektor dan integrasi program (program cross-cutting). Optimalisasi Data Regsosek (dan updatingnya) untuk memastikan bantuan dan intervensi yang tepat sasaran. Manajemen dari Hulu Hilir Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-02-20
downloadRencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Praturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah.RIPJPID mengoptimalkan Riset sebagai kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif seperti kesejahteraan umum dan memajukan peradaban dengan kualitas SDM. Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023. Penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik, dan ini harus menjadi salah satu tujuan pemerintah daerah dalam pembangunan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-01-31
downloadIndeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan sebanyak 137 inovasi. Selanjutnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam tahapan Presentasi dan Wawancara pada ajang Innovative Government Award 2024 yang mana selaras dengan hasil Indeks Inovasi Daerah. Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih nilai indeks sebesar 73,15 dan masuk dalam Kategori Sangat Inovatif. Walaupun secara nilai indeks meningkat setiap tahunnya, namun secara laju dan peringkat Nasional terjadi penurunan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-01-31
download YESS merupakan program yang didanai oleh International Fund For Agricultural Development (IFAD), merupakan proyek pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan generasi muda di sektor pertanian dan menjadi model untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan generasi muda di sektor pertanian.Koordinasi persiapan pelaksanaan Program YESS di Kab HSS termasuk cepat, yaitu kisaran 6 bulan sejak April 2023 sampai pada Oktober 2023 sudah pelaksanaan District Multi Stakeholder Forum (DMSF) pertama.Pelaksanaan Program YESS di Kab. HSS secara efektif hanya sekitar 14 bulan, dengan waktu yang cukup singkat ini dapat memcapai beberapa capaian yang cukup memuaskan, seperti angka Penerima Manfaat sebanyak 4353 orang, Hibah Kompetitif sebanyak 66 orang. Hibah Klaster sebanyak 4 kelompok klaster petani. Hibah Inkubator Bisnis untuk 6 orang, Peserta magang 21 orang peserta, 6 orang diantaranya magang ke Taiwan.Secara pendapatan ada sebanyak 9,36% PM yang mengalami peningkatan pendapatan. Bahkan secara khusus PM yang berwirausaha dan/atau bekerja di sektor pertanian ada sekitar 12,49% - 12,88% yang mengalami peningkatan pendapatan.Keberlanjutan Program YESS di Kab. HSS dilakukan dengan dua Program dari Pemerintah Daerah, yaitu “Jagoan HSS” yang fokus pada para PM dan “Inkubator Bisnis” yang fokus pada penerima Hibah Kompetitif. Pembentukan Koperasi Ketupat Millenial Kandangan oleh para pegiat Program YESS bersama Penerima Manfaat dan juga penerima Hibah Kompetitif diharapkan juga sebagai wadah keberlanjutan dari Program YESS secara swadaya masyarakat. Penting untuk dilakukan analisis data bersama dalam antara PPIU, DCT, DIT dan stakeholder lainnya dalam rangka memaksimalkan keberhasilan keberlanjutan Program YESS di daerah.Membangun jaringan bersama terumata bagi Petani, Koperasi, Lembaga keberlanjutan Program YESS dan Pemerintah Daerah lintas Kabupaten dan Provinsi yang sudah menyelesaikan Program YESS.Melanjutkan Program YESS dengan Program baru skala kecil (250 orang / Kabupaten) yang berorientasi pada pengembangan usaha dan memunculkan local champion baru di sektor pertanian .Mengambil momentum adanya program nasional terkait kemandirian dan ketahanan pangan nasional dengan penguatan usaha dan kelembagaan petani milenial di daerah.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-12-11
downloadTahun 2023 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepada Motor kalau dilihat dari harga berlaku, sebesar 9,51%, dan kalau dilihat dari harga konstan, sebesar 8,77%. Kondisi ini berada pada urutan ke-3 setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian. Beberapa rumusan kebijakan yang ditujukan untuk mengenjot PDRB Sektor Perdagangan adalah Peningkatan Infrastruktur Transportasi dan Pergudangan, Pemberdayaan Sektor Perdagangan Eceran Lokal, Pengembangan Sektor Reparasi mobil dan sepeda motor, Pemberian Insentif dan Kemudahan Pajak untuk Pelaku Usaha, Peningkatan Kualitas SDM melalui Pelatihan dan Sertifikasi, Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi, Promosi Pariwisata dan Perdagangan, serta Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan. Untuk mewujudkan kebijakan ini diperlukan strategi berupa Kolaborasi dan Sinergi Antara Pemerintah dan Sektor Swasta, Penyusunan Rencana Aksi yang Jelas dan Terukur, Fasilitasi Pembiayaan dan Akses Modal, Penyuluhan dan Pendidikan untuk Peningkatan Kapasitas SDM, Penguatan Infrastruktur dan Penyediaan Fasilitas Pendukung, Implementasi Teknologi dan Inovasi dalam Bisnis, Promosi dan Pemasaran Produk Lokal, Evaluasi dan Pengawasan Secara Berkalam serta Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan. Roadmap pengembangan yang ditawarkan ditetapkan secara periodik tahun 2025-2030, dengan pembagian beberapa fase : Persiapan dan Pemetaan Sumber Daya, Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung, Peningkatan Kapasitas dan Digitalisasi, Penguatan Ekosistem dan Kolaborasi, Ekspansi Pasar dan Penigkatan Daya Saing, Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan. Dalam menjalankan kebijakan untuk pengembangan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilibatkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.