No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-03-05
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumberdaya yang besar pada sektor pertanian termasuk sumberdaya pangan sehingga dapat mendukung Program MBG. Produk pangan yang tersedia didominasi padi dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat, itik dan ikan rawa/sungai sebagai sumber protein, serta berbagai produk hortikultura sebagai sumber vitamin, mineral dan serat. Meskipun produk lokal tersedia melimpah, tapi tidak sepenuhnya optimal dimanfaatkan dalam Program MBG. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya regulasi penggunaan produk lokal, skala produksi kecil, kualitas tidak standar, belum optimalnya pengolahan dan diversifikasi produk, status kelembagaan petani, dan kemitraan dengan stakeholder terkait. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil yaitu pembuatan regulasi yang terkait dengan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan baku MBG, konsolidasi komoditas yang diproduksi, fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, pengembangan dan diversifikasi produk olahan, peningkatan status kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan, serta peningkatan kemitraan kelembagaan petani/nelayan/ pembudidaya ikan dengan stakeholder terkait. Adanya peningkatan di sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang merupakan perwujudan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yang memfokuskan penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi inklusif.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2026-02-23
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, evaluasi indikator kesejahteraan memperlihatkan bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung meningkat. Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran karakter kemiskinan, di mana jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi kelompok yang tersisa semakin rentan dan didominasi kemiskinan kronis.Permasalahan utama terletak pada ketergantungan rumah tangga miskin pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, meningkatnya biaya hidup, serta keterbatasan program pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya menyasar peningkatan pendapatan jangka panjang. Selain itu, fragmentasi data sasaran turut memengaruhi ketepatan intervensi kebijakan.Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan periode 2025–2030 perlu bergeser dari pendekatan berbasis bantuan sosial menuju pendekatan berbasis penguatan mata pencaharian (livelihood-oriented). Fokus kebijakan tidak hanya pada penurunan persentase kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan kedalaman dan ketimpangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas ekonomi desa, transformasi pertanian bernilai tambah, integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, serta intervensi yang lebih presisi berbasis rumah tangga. Dengan pendekatan yang produktif, terarah, dan berkelanjutan, diharapkan mobilitas ekonomi masyarakat rentan dapat meningkat dan sistem ekonomi lokal menjadi lebih inklusif serta resilien.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-12-18
downloadPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) merilis hasil Kajian Kemiskinan Ekstrem sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem serta memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan fakta lapangan.Kajian ini merupakan hasil kolaborasi antara Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Universitas Lambung Mangkurat, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data P3KE, Regsosek, serta data kualitatif melalui survei rumah tangga, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan di 11 desa prioritas.Berdasarkan hasil kajian, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat relatif rendah, yakni sekitar 0,6 persen. Namun demikian, sebaran kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, khususnya di kawasan Daha dan Loksado. Wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, kondisi perumahan yang belum layak, serta akses air bersih dan sanitasi yang perlu ditingkatkan.Kajian juga mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan data antara P3KE, DTKS, dan Regsosek. Kondisi ini berdampak pada ketepatan sasaran program, karena sebagian rumah tangga belum sepenuhnya melaporkan penghasilan tambahan yang dimiliki sehingga status kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial masih menjadi tantangan. Program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun pada beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang yang menghambat upaya kemandirian ekonomi.Dari sisi pemberdayaan ekonomi, rendahnya kapasitas usaha dan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan pengentasan kemiskinan ekstrem. Banyak rumah tangga belum berani memulai usaha produktif karena keterbatasan keterampilan, akses permodalan, serta rendahnya kepercayaan diri. Kondisi ini juga berdampak pada kualitas pendidikan anak, terutama risiko putus sekolah pada keluarga miskin ekstrem di wilayah Loksado dan Daha akibat faktor ekonomi dan geografis.Kajian ini turut menyoroti faktor kultural yang memengaruhi kemiskinan ekstrem, khususnya persepsi bantuan sosial sebagai hak tetap. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir melalui penguatan literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Melalui hasil kajian ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-11-30
downloadKeberhasilan Program YESS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi keilmuan. Analisis lintas disiplin ini mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, politik, ekonomi, dan budaya saling berkelindan membentuk ekosistem yang kompleks dalam pemberdayaan petani muda. Keterkaitan antara dukungan kebijakan politik dengan efektivitas komunikasi interpersonal menciptakan sinergi yang memperkuat implementasi program di lapangan. Demikian pula, aspek ekonomi berupa akses permodalan dan pasar tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya terkait transformasi mindset kewirausahaan generasi muda. Pemahaman menyeluruh terhadap interaksi keempat dimensi ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pengembangan program yang berkelanjutan dan berdampak luas.Keberlanjutan Program YESS sangat bergantung pada kemampuan mengelola ketegangan antara logika politik dan logika ekonomi. Di satu sisi, program memerlukan political will yang kuat untuk institualisasi melalui Perda atau pembentukan UPT agar terlindungi dari diskontinuitas kebijakan akibat perubahan kepemimpinan. Di sisi lain, program harus membangun model bisnis yang sustainable secara ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan APBD. Dilema ini memunculkan kebutuhan akan hybrid model yang mengombinasikan dukungan politik dengan mekanisme pasar, seperti contract farming atau social enterprise. Strategi politik-ekonomi ini menuntut keterampilan negosiasi tingkat tinggi dari pengelola program untuk menyeimbangkan kepentingan multiple stakeholders: Pemda (stabilitas politik), petani muda (profitabilitas usaha), dan sektor swasta (return on investment). Keberhasilan dalam mengelola political economy ini akan menentukan apakah Program YESS dapat bertransformasi dari project-based intervention menjadi institusi permanen dalam sistem pembangunan pertanian daerah.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-10-31
downloadKebijakan fiskal daerah yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Stiglitz, 2018). Pendelegasian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai (Oates, 1999). Prinsip ini penting bagi Kab. HSS yang sedang berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal yang ketat. Selama dua dekade terakhir, HSS menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume anggaran daerah, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada kinerja ekonomi. Hal ini menandakan adanya inefisiensi struktural fiskal, di mana peningkatan belanja publik belum sepenuhnya menghasilkan multiplier ekonomi yang optimal. Struktur anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional (lebih dari 70%) membatasi kemampuan daerah untuk membiayai investasi produktif jangka panjang melalui belanja modal. Sebagai daerah agraris dengan karakteristik wilayah perbukitan dan sungai, potensi utama HSS berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lainnya. Namun, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan spasial, dan minimnya industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi masih rendah. Maka, harus ada peningkatan kualitas belanja publik dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Analisis integratif atas data 2021–2023 menunjukkan bahwa: a. Efisiensi fiskal belum optimal, meskipun tren belanja modal meningkat. b. Pertumbuhan ekonomi stabil tetapi belum inklusif, kontribusi sektor produktif terbatas. c. Indikator sosial membaik signifikan, ditandai oleh IPM tinggi dan ketimpangan rendah. d. Ketergantungan terhadap DAU masih dominan, menuntut inovasi PAD dan efisiensi belanja. Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Jangka Pendek – Menengah) seperti : Percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi investasi, Percepat realisasi proyek infrastruktur, Pengendalian harga–inflasi, Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri berbasis potensi lokal, Perluasan kesempatan kerja, Mempermudah perizinan berusaha. Rekomendasi Utama 2025–2029 : a. Tingkatkan belanja modal produktif hingga 30% dari APBD. b. Terapkan digitalisasi PAD dan performance-based budgeting. c. Perkuat sinergi Banua Selatan Raya untuk konektivitas ekonomi. d. Fokus pada transformasi sektor unggulan. e. Bentuk Fiscal Innovation Unit di bawah Bappelitbangda.