No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-12-18
downloadPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) merilis hasil Kajian Kemiskinan Ekstrem sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem serta memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan fakta lapangan.Kajian ini merupakan hasil kolaborasi antara Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Universitas Lambung Mangkurat, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data P3KE, Regsosek, serta data kualitatif melalui survei rumah tangga, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan di 11 desa prioritas.Berdasarkan hasil kajian, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat relatif rendah, yakni sekitar 0,6 persen. Namun demikian, sebaran kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, khususnya di kawasan Daha dan Loksado. Wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, kondisi perumahan yang belum layak, serta akses air bersih dan sanitasi yang perlu ditingkatkan.Kajian juga mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan data antara P3KE, DTKS, dan Regsosek. Kondisi ini berdampak pada ketepatan sasaran program, karena sebagian rumah tangga belum sepenuhnya melaporkan penghasilan tambahan yang dimiliki sehingga status kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan sosial masih menjadi tantangan. Program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun pada beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang yang menghambat upaya kemandirian ekonomi.Dari sisi pemberdayaan ekonomi, rendahnya kapasitas usaha dan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan pengentasan kemiskinan ekstrem. Banyak rumah tangga belum berani memulai usaha produktif karena keterbatasan keterampilan, akses permodalan, serta rendahnya kepercayaan diri. Kondisi ini juga berdampak pada kualitas pendidikan anak, terutama risiko putus sekolah pada keluarga miskin ekstrem di wilayah Loksado dan Daha akibat faktor ekonomi dan geografis.Kajian ini turut menyoroti faktor kultural yang memengaruhi kemiskinan ekstrem, khususnya persepsi bantuan sosial sebagai hak tetap. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir melalui penguatan literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Melalui hasil kajian ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-11-30
downloadKeberhasilan Program YESS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi keilmuan. Analisis lintas disiplin ini mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, politik, ekonomi, dan budaya saling berkelindan membentuk ekosistem yang kompleks dalam pemberdayaan petani muda. Keterkaitan antara dukungan kebijakan politik dengan efektivitas komunikasi interpersonal menciptakan sinergi yang memperkuat implementasi program di lapangan. Demikian pula, aspek ekonomi berupa akses permodalan dan pasar tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya terkait transformasi mindset kewirausahaan generasi muda. Pemahaman menyeluruh terhadap interaksi keempat dimensi ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pengembangan program yang berkelanjutan dan berdampak luas.Keberlanjutan Program YESS sangat bergantung pada kemampuan mengelola ketegangan antara logika politik dan logika ekonomi. Di satu sisi, program memerlukan political will yang kuat untuk institualisasi melalui Perda atau pembentukan UPT agar terlindungi dari diskontinuitas kebijakan akibat perubahan kepemimpinan. Di sisi lain, program harus membangun model bisnis yang sustainable secara ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan APBD. Dilema ini memunculkan kebutuhan akan hybrid model yang mengombinasikan dukungan politik dengan mekanisme pasar, seperti contract farming atau social enterprise. Strategi politik-ekonomi ini menuntut keterampilan negosiasi tingkat tinggi dari pengelola program untuk menyeimbangkan kepentingan multiple stakeholders: Pemda (stabilitas politik), petani muda (profitabilitas usaha), dan sektor swasta (return on investment). Keberhasilan dalam mengelola political economy ini akan menentukan apakah Program YESS dapat bertransformasi dari project-based intervention menjadi institusi permanen dalam sistem pembangunan pertanian daerah.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-10-31
downloadKebijakan fiskal daerah yang efektif menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Stiglitz, 2018). Pendelegasian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang memadai (Oates, 1999). Prinsip ini penting bagi Kab. HSS yang sedang berupaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal yang ketat. Selama dua dekade terakhir, HSS menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume anggaran daerah, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsional pada kinerja ekonomi. Hal ini menandakan adanya inefisiensi struktural fiskal, di mana peningkatan belanja publik belum sepenuhnya menghasilkan multiplier ekonomi yang optimal. Struktur anggaran yang masih didominasi oleh belanja operasional (lebih dari 70%) membatasi kemampuan daerah untuk membiayai investasi produktif jangka panjang melalui belanja modal. Sebagai daerah agraris dengan karakteristik wilayah perbukitan dan sungai, potensi utama HSS berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan lainnya. Namun, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan spasial, dan minimnya industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi masih rendah. Maka, harus ada peningkatan kualitas belanja publik dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Analisis integratif atas data 2021–2023 menunjukkan bahwa: a. Efisiensi fiskal belum optimal, meskipun tren belanja modal meningkat. b. Pertumbuhan ekonomi stabil tetapi belum inklusif, kontribusi sektor produktif terbatas. c. Indikator sosial membaik signifikan, ditandai oleh IPM tinggi dan ketimpangan rendah. d. Ketergantungan terhadap DAU masih dominan, menuntut inovasi PAD dan efisiensi belanja. Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Jangka Pendek – Menengah) seperti : Percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi investasi, Percepat realisasi proyek infrastruktur, Pengendalian harga–inflasi, Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri berbasis potensi lokal, Perluasan kesempatan kerja, Mempermudah perizinan berusaha. Rekomendasi Utama 2025–2029 : a. Tingkatkan belanja modal produktif hingga 30% dari APBD. b. Terapkan digitalisasi PAD dan performance-based budgeting. c. Perkuat sinergi Banua Selatan Raya untuk konektivitas ekonomi. d. Fokus pada transformasi sektor unggulan. e. Bentuk Fiscal Innovation Unit di bawah Bappelitbangda.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-10-23
downloadUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah payung hukum terbaru yang mengatur tentang desa. UU ini mengatur otonomi desa, pemerintahan, keuangan, dan pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dan pemberdayaan ekonomi lokal. Desa tidak lagi hanya menjadi lumbung produksi, tapi juga industri kecil menengah dan inovasi, dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal yang ada di setiap desa. Titik-titik potensi ini harus menjadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra / klaster. Hal ini tertuang dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan sentra industri seperti sentra dodol dan makanan ringan (Desa Kapuh dan Telaga Bidadari), sentra gerabah (Daerah Daha), sentra ikan kering, sentra kerajinan bambu (Loksado), sentra kerupuk (Desa Bamban), sentra pandai besi dan sentra pengecoran logam (Daerah Daha), Permasalahan utama dalam pengemabangan potensi ekonomi lokal di desa adalah ; Pertama, Produktivitas Pertanian & Perikanan Rendah. Kedua, Hilirisasi Lemah – Produk lokal minim nilai tambah. Ketiga, Pasar & Logistik Terbatas. Keempat, BUMDes & Kelembagaan Belum Solid. Kelima, SDM & Regenerasi Lemah. Keenam, Wisata Belum Terkelola Optimal. Ketujuh, Lingkungan terancam. Rekomendasi Utama yang ditawarkan adalah : a. Prioritaskan 3–4 Klaster Potensial di setiap tingkat Kecamatan (selaras dengan 5 Produk Unggulan Daerah tingkat Kabupaten). b. Bangun Shared Facilities dengan dana desa + APBD + CSR, dikelola BUMDes Bersama. c. Perluas Pasar Lokal & Digital melalui kontrak offtaker, e-katalog daerah, fulfillment point di Kandangan. d. Dorong Kebijakan Buy Local (ASN, sekolah, puskesmas wajib menggunakan produk desa). e. Inkubasi Pemuda & Perempuan Desa dengan pendampingan intensif, bukan sekadar pelatihan singkat atau lomba inovasi berbasis potensi desa f. Integrasikan Program dengan Ketahanan Lingkungan: setiap intervensi ekonomo memepertimbangkan DAS.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2025-09-29
downloadIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. HSS dari tahun ke tahun terus meningkat, komponen pembentuk IPM salah satunya adalah pendidikan dengan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini menunjukkan performa positif, dimana harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,38 tahun meningkat menjadi 12,48 di 2024. Begitupula dengan indikator rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun meningkat menjadi 8,09 tahun pada 2024. Namun ada beberapa data dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka partisipasi murni masih rendah dan cenderung mengalami penurunan, angka partisipasi murni kategori jenjang pendidikan SD/MI di Kab. HSS 99,60 pada 2023 turun menjadi 98,83 di 2024, jenjang pendidikan SMP/MTs dari 82,23 pada 2023 menjadi 81,57 pada 2024, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 64,61 pada 2023 menjadi 64,77 di 2024. Hasil rapor pendidikan Kab. HSS Tahun 2024 menggambarkan beberapa indikator yang relatif masih jauh dibawah indikator yang lain. Salah satunya adalah indikator kualitas pendidikan, dimana dari seluruh kewenangan jenjang pendidikan pada indikator ini tidak ada yang berwarna hijau bahkan ada yang merah. Begitupula dengan indikator kemampuan literasi dan numerasi murid masih ada yang merah. Terkait SMK ada beberapa indikator yang harus jadi catatan, yaitu ; indikator penyerapan lulusan SMK dan indikator kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja. Menjawab tantangan tersebut Pemerintah Daerah Kab. HSS dapat mengambil peran strategis dalam beberapa hal : Pertama; pemerataan akses pendidikan, Kedua; peningkatan kualitas guru, Ketiga; pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, Keempat; digitalisasi dan inovasi pembelajaran, Kelima; kebijakan afirmasi untuk daerah 3T. Peran yang harus diperkuat oleh Pemerintah Daerah Kab. HSS untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata adalah : Pertama ; Peran Perencana Dan Pengarah Kebijakan, Kedua ; Peran Penggerak Pemerataan Akses Pendidikan, Ketiga ; Peran Pengembang Dan Penjamin Mutu Guru, Keempat ; Peran Pendorong Inovasi Dan Kolaborasi Sekolah, Kelima ; Peran Peningkat Sarana Dan Infrastruktur, Keenam ; Peran Pelindung Dan Pemberi Layanan Perlindungan Anak, dan Ketujuh ; Peran Kolaborator Dan Advokasi Publik.