No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-10-10
downloadImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Nagara terdapat fenomena masalah yang terjadi yaitu kondisi Pasar yang dianggap kurang nyaman bagi masyarakat karena sering macet yang disebabkan oleh keadaan pedagang kaki lima yang masuk ke dalam pasar menggunakan gerobak atau kendaraan, masih banyak pedagang yang menggunakan bahu jalan sehingga penempatannya tidak rapi, dan keadaan fisik pasar kumuh, kotor dan tidak beraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Nagara, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga terdapat informan berjumlah 12 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik meliputi kondensasi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu di Pasar Senin Nagara masih ada beberapa yang kurang terimplementasi, Indikator yang kurang terimplementasi yaitu transmisi, kejelasan, informasi, fasilitas, dan insentif. Indikator yang sudah terimplementasi yaitu konsistensi, staf, wewenang, pengangkatan birokrasi, standar operating prosedure (SOP) dan fragmentasi. Disamping itu faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pasar senin Nagara yaitu belum berjalannya sosialisasi secara menyeluruh, tidak ada spanduk peraturan yang terpasang di pasar, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran di Pasar. Adapun faktor pendorongnya yaitu sumber daya (Staf) yang sudah memenuhi dan tanggung jawab yang sudah terlaksana. Guna meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 pada Pasar Senin Nagara, maka disarankan Kepala UPTD pasar lebih memperhatikan lagi sarana prasarana dan dilakukan sosialisasi langsung secara menyeluruh kepada para pedagang, kepada pedagang hendaknya mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan yang ada di pasar dan kepada para pedagang hendaknya menaati larangan dan kewajiban yang ada.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-10-10
downloadDinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadapi sejumlah masalah yang mempengaruhi efisiensi dalam pelaporan data. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakterhubungan antara database yang ada, yang menyebabkan kurangnya integrasi antar database. Masalah lainnya adalah ketiadaan notifikasi langsung kepada admin, sehingga menghambat respons dan tindakan yang cepat terhadap situasi yang memerlukan perhatian segera. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial Hulu Sungai Selatan telah mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai databasenya. Proses pengembangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan Visual Studio Code dan memanfaatkan framework Bootstrap 3 untuk mencapai tampilan yang responsif dan menarik. Dengan hadirnya Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial ini, pemerintah daerah dapat dengan mudah mendata dan memantau penyaluran bantuan sosial dengan lebih efisien. Penggunaan database dalam penyimpanan data menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi penggunaan tempat penyimpanan fisik dan menghindari masalah kehilangan atau kerusakan arsip. Dengan adanya basis data yang terstruktur, proses pencarian data juga menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses informasi yang diperlukan. Selain itu, sebagai upaya pengembangan ke depan, Dinas Sosial dapat memperluas penggunaan bahasa pemrograman lainnya, seperti pengembangan aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman Android. Dengan aplikasi mobile, penyaluran dana sosial dapat dipantau dan dievaluasi secara real-time, memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem ini juga akan terus diperbarui secara berkala guna memastikan kebutuhan sistem yang terus berkembang dapat terpenuhi dan menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Pengembangan sistem secara terus-menerus merupakan langkah yang penting dalam menjaga aplikasi ini tetap relevan dan efisien seiring perkembangan waktu dan kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Dengan mengadopsi teknologi terkini dan memperbarui sistem secara berkala, Dinas Sosial Hulu Sungai Selatan dapat menghadapi tantangan masa depan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam penyaluran dana sosial.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-10-10
downloadMasalah dari lembaga keuangan syariah adalah bagaimana menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan dapat bertahan, berkembang dan menjadikan brand/merek islam menjadi nomor satu dibenak pelanggan. Kemudian yang berkaitan dengan religiusitas masyarakat yaitu adanya keraguan mengenai praktik bank syariah apakah sesuai dengan syariah islam atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial Islamic Branding dan Religiusitas terhadap keputusan masyarakat kelurahan kandangan barat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobality sampling dengan pendekatan porposive sampling dan metode analisis data pengujian yang digunakan adalah uji validitas, reabilitas, asumsi klasik, analisis linear berganda, uji T, F dan dominan serta uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan secara simultan variabel Islamic Branding (X1) dan Religiusitas (X2) berpengaruh terhadap keputusan masyarakat kelurahan Kandangan Barat untuk menjadi nasabah di bank syariah dengan nilai sig 0,000 < sig 0,05 dan Fhitung 91,515 > Ftabel 3,09 . sedangkan secara parsial Islamic Branding berpengaruh positif dan signifikansi terhadap keputusan masyarakat kelurahan Kandangan barat untuk menjadi nasabah di bank syariah dengan nilai sig 0,000 < sig 0,05 atau Thitung 7,503 > Ttabel 1,661. Dan secara parsial Religiusitas berpengaruh secara positif terhadap keputusan masyarakat kelurahan Kandangan Barat untuk menjadi nasabah di bank syriah dengan nilai sig 0,001 < sig 0,05 atau Thitung X2 3,349 > Ttabel 1,66.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-10-02
downloadPelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia memberikan dampak besar terhadap pengelolaan dan pembagian kewenangan, maka diperlukan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah dalam mengatur kebutuhan pokok. Setidaknya dalam manajemen distribusi bahan pokok, Pemerintah Pusat bertugas dalam menetapkan kebijaksanaan kebutuhan pokok yang berlaku diseluruh Indonesia. Selanjutnya pemerintah pusat juga mengatur kelancaran distribusi antara daerah dan antara pulau. Pemerintah pusat menetapkan dan mengatur kebijaksanaan ekspor-impor dengan sasaran pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan perlindungan terhadap produsen dan konsumen. Adapun Pemerintah Daerah pada dasarnya menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Menjaga kelancaran arus barang dari dan ke daerahnya. Pemerintah Daerah juga memonitor persediaan di berbagai tingkat perdagangan dan memonitor perkembangan harga. Dengan pemahaman bahwa distribusi sebagai proses pemindahan barang dari produsen (misalnya petani) ke konsumen akhir. Maka distribusi produk pangan pokok (seperti beras, daging ayam, gula) dan hortikultura (seperti buah-buahan, sayuran) sangat penting untuk pengendalian inflasi, melalui ketersediaan barang dan kestabilan harga. Beberapa langkah awal yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka manajemen distribusi bahan pokok adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pendataan secara rinci terkait pedagang besar, distributor bahan pokok yang terlibat dalam Rantai Pasok Pangan (Food Supply Chain) beberapa komoditas penting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebaiknya data ini dapat menggambarkan profil, jumlah pedagang, kuota, waktu pasok dan asal daerah, data spasial, serta data lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan. 2. Pembentukan kelompok/forum sebagai sarana silaturrahmi dan koordinasi, dalam rangka memudahkan pola kolaborasi dengan pemerintah daerah. 3. Melakukan analisa dan tindaklanjut terhadap Sembilan pilihan kebijakan dalam melakukan manajemen distribusi bahan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
No Katalog : -
No Publikasi : -
ISSN/ISBN : -
Tanggal Rilis :2024-10-01
downloadKabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnnya mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah yang bertambah setiap tahunnya mempengaruhi umur daya tampung TPA. Keberadaan TPS 3R untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan sampah TPS 3R di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan populasi penelitain 5 TPS 3R di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan observasi. Diperoleh rata-rata timbulan sampah adalah 3.722,97 kg/hari. Rata-rata komposisi Sampah adalah organik (11,86%), anorganik (0,59%) dan residu (87,55%). Pembiayaan dikelola DISPERA KPLH dan KSM. SDM sebanyak 42 petugas. Sarana dan prasarana hanya 77,31% yang tersedia. Tidak ada SOP teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Pewadahan sampah didominasi kantong plastik. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas TPS 3R masyarakat. Pemilahan sampah dilakukan oleh petugas TPS 3R. Pengolahan sampah 3R difokuskan untuk sampah organik. Sampah residu yang diangkut ke TPA mencapai 1.664.980 kg. TPS 3R memproduksi pupuk kompos, maggot kering, cocopeat, cocofiber, kayu bakar, serbuk kayu, larutan MOL dan sampah pilah layak jual. Untuk mengoptimalkan fungsi TPS 3R disarankan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.